Senin, 06 Juni 2011
SIBOLGA- Sebanyak 21.948 warga Sibolga diusulkan agar memeroleh pelayanan kesehatan dengan menggunakan biaya dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Depkes Pusat.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara anggota DPRD Sibolga dengan Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga, Dinas Sosial, PT Askes Sibolga dan Lurah se-Kota Sibolga, baru-baru ini.
Ketua Komisi III DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori, di kesempatan itu mengungkapkan keprihatinannya dengan masih banyaknya warga Sibolga yang tidak bisa menggunakan biaya perobatan dari Program Jamkesmas. “Yang perlu disikapi adalah warga Sibolga yang seharusnya mendapat akses kesehatan. Namun tidak tidak memiliki kartu Kartu Jamkesmas dan tidak masuk dalam data base. Padahal, secara nyata dan fisik dia memang miskin dan hal inilah yang masih terjadi hingga saat ini,” ujar Jamil.
Menurut Jamil, masalahnya selama ini masih ada terdapat warga miskin tidak memiliki kartu jaminan kesehatan yang perlu mendapat pertolongan karena menderita sakit yang cukup parah. “Untuk itu, harapan kita kepada camat dan lurah untuk benar-benar memonitor warga di wilayahnya karena pengalaman sebelumnya masih ada gakin yang belum tersentuh jaminan kesehatan,” harapnya.
Warga miskin yang dijamin kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sambung Jamil, diperkirakan bisa melebihi jumlah penduduk miskin tahun 2011 yang hanya untuk 21.948 jiwa.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan kota Sibolga M Yusuf Batubara, di kesempatan itu, mengungkapkan, masyarakat miskin yang diusulkan menjadi peserta Jamkesmas tahun 2011 untuk Kota Sibolga masih tetap berdasarkan data sebelum tahun 2008, yakni sebanyak 21.948 jiwa. Sedangkan pendataan yang dilakukan BPS pada tahun 2008 penduduk miskin di Sibolga berkurang menjadi 20.122. “Namun data kepesertaan Jamkesmas Kemenkes RI tahun 2011 untuk warga Sibolga masih tercatat sebanyak 21.948 seperti data sebelum tahun 2008. Sehingga kekurangan peserta Jamkesmas tahun 2011 untuk kota Sibolga sebanyak 1826 jiwa dan hal inilah yang perlu dilakukan pendataan oleh perangkat Kecamatan dan kelurahan untuk menutupi jumlah kuota tersebut,” terangnya. (tob/dro)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar