| Perjuangkan Nasib Nelayan, DPRD Akan Dongkrak APBD |  |  |
| Sabtu, 22 Oktober 2011 | |
| SIBOLGA- Fraksi Golkar DPRD Sibolga menyatakan tetap komit memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama untuk kepentingan masyarakat kecil khususnya para nelayan di bidang kesehatan, perikanan dan pendidikan. “Kita komit untuk mendengar, menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena pembangunan ke depan harus dimulai dari masyarakat kecil yang potensinya masih sangat besar, apalagi di Sibolga,” ujar Ketua Fraksi Golkar, Jamil Zeb Tumori bersama anggota fraksi, Hj Suryanty Sidabutar AMk dan Muchtar Nababan di ruang kerjanya, Kamis (20/10). Komitmen itu akan diwujudkan dengan mendongkrak anggaran daerah yang lebih berpihak kepada rakyat. Misalnya untuk bantuan kesehatan, pendidikan dan sektor perikanan atau kepada nelayan kecil yang ditampung di APBD. “Di APBD 2012 nanti, alokasi dana untuk pembangunan masyarakat kecil harus imbang dengan anggaran yang diperuntukkan untuk pemerintahan. Kita akan perjuangkan ditampungnya dana asuransi kesehatan bagi masyarakat yang tidak tertampung di Jamkesmas, khususnya bagi warga tidak mampu,” terang Jamil. Di bidang perikanan, Jamil mengatakan bahwa Fraksi Golkar akan menekanakan kepada pemerintah kota agar pengurusan izin menangkap ikan bagi nelayan lebih mudah. Ketersediaan BBM jenis solar untuk nelayan juga terjamin dan adanya terobosan program soal wilayah tangkapan bagi nelayan. Sementara itu, Muchtar Nababan menyatakan siap mengkritik eksekutif jika dalam kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat kecil. “Itulah fungsi legislatif sebagai kontrol sosial dan mitra pemerintah,” katanya. Muchtar juga menyinggung soal penyerapan dana di setiap instansi pemerintah yang sampai saat ini masih relatif kecil yakni masih berkisar 40-50 persen. Padahal tahun anggaran sudah mau habis. Hal ini, kata Muchtar dikarenakan para pimpinan SKPD cenderung kurang mengusai bidang kerjanya. Bahkan banyak jabatan eselon II dan III yang hingga kini masih “kosong”. “Artinya masih belum paham betul tupoksinya masing-masing. Makanya kita minta wali kota agar lebih selektif menempatkan SKPD yang tepat demi menunjang kinerja wali kota sendiri,” kritik Muchtar. Menurutnya, dalam setahun lebih kepemimpinan, Wali Kota Syarfi Hutauruk belum bisa menunjukkan kinerja maksimal. Namun, dia yakin, ke depan, jika sinergitas antara jajaran SKPD bisa terbentuk dengan solid, maka cita-cita pembangunan akan bisa tercapai. ”Kalau secara umum kita melihat, kinerja wali kota belum maksimal, tapi memang semua butuh proses. Kita akan lihat ke depan,” tuturnya. Sementara itu, menyikapi kemerosotan kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif sendiri, baik Jamil, Muchtar dan Suryanty mengatakan bahwa itu sah-sah saja. Hanya saja, perlu dipahami juga bahwa anggota dewan juga manusia biasa yang punya kekurangan. (mora/syaf) |
